Ciri-ciri Manajemen Berbasis Sekolah

a. Transparansi

Sekolah memberi kesempatan kepada masyarakat untuk memperoleh informasi tentang keuangan, PBM maupun pengembangan sekolah secara keseluruhan. Dalam rangka menciptakan kepercayaan timbal balik antar stakeholder melalui informasi dan menjamin kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat dari sekolah.

Departemen Pendidikan Nasional (2005:60 ) menegaskan transparansi sebagai berikut:

1) Sebelum era desentralisasi dan reformasi, pengelola pendidikan di banyak sekolah sangat tertutup bagi pihak luar,orang tua siswa dan sebagian besar guru  tidak banyak mengetahui seluk beluk dilibatkan dalam  mengevaluasi kekuatan dan kelemahan kinerja sekolah.

2) Pengelola tidak transparatif berdampak negatif bagi pengembangan sekolah karena masyarakat dan orang tua siswa akan meragukan apakah kalau mereka diminta untuk ikut memikirkan kekurangan pendanaan pendidikan, sumbangan yang mereka berikan akan benar benar dimanfaatkan bagi kepentingan pendidikan atau akan terjadi  penyimpangan yang tidak diharapkan.

3) Pimpinan sekolah menerapkan pengelolaan tertutup merasa bahwa pihak lain tidak perlu ikut campur dengan masalah pengelolaan sekolah karena  sudah cukup ditangani oleh kepala sekolah dan satu dua orang staf kepercayaan kepala sekolah,mereka khawatir keterbukaan akan sangat terbatas.

4) Sebenarnya kekhawatiran seperti itu tidak perlu, karena pengalaman lapangan  menunjukan bahwa semakin tinggi transparan pengelola suatu sekolah semakin tinggi pula kepercayaan masyarakat dan rasa memilki sekolah, dan semakin banyak sumbangan pemikiran, dana dan fasilitas lain yang diperoleh sekolah dan masyarakat dan pihak terkait lainya. Transparansi menciptakan kepercayaan timbal balik anatara pemerintah/sekolah dan masyarakat, melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan dalam memperoleh informasi yang memadai dari kutipan di atas dapat disimpulan bahawa .dalam pengelolaan sekolah merupakan karakteristik sekolah yang menerapkan keterbukaan dalam mengambil keputusan,perencanaan dan pelaksanaan perlu melibatkan guru, orang tua siswa dan tokoh masyarakat dan pemangku kepentingan pendidikan. Keterlibatan stakeholderd dalam perumusan  visi, misi dan tujuan sekolah dan  dalam menyusun RKS, RKAS. Menurut Nurkolis (2005:72).

Peningkatan mutu pendidikan sekaligus demokrasi pendidikan” dari kutipan di atas menunjukkan bahwa, semua kegiatan sekolah dan penghitungan dananya perlu ditulis dan dipajangkan di papan informasi supaya diketahui oleh masyarakat umum. Terutama masyarakat sekitarnya. Hal ini diharapkan dapat memancing donatur untuk menyumbang dana sekolah. Hal-hal yang perlu ditempelkan dipapan informasi anatara lain: RAPBS dan pertangung jawaban jumlah dana yang masuk dan keluar. Sebab segala sesuatu yang disembunyikan sifat manusia ingin tahu dikemanakan atau dimana disimpan. Kalau kepala sekolah tran sparansi masyarakat tidak akan bertanya dan dapat timbul rasa ingin membatu  sekolah.

b. Partisipati (Berperanserta)

Mulyasa (2009:27) “MBS menuntut dukungan tenaga kerja yang trampil dan berkualitas untuk membangkitan motivasi kerja yang lebih produktif dan memberdayakan otoritas daerah setempat, serta mengefisienkan system dan menghilangkan birokrasi yang tumpang tindih”.

Dari kutipan di atas menegaskan bahwa, Partisifasi masyarakat  merupakan salah satu aspek penting dalam Manajemen Berbasis Sekolah yaitu melalui dewan sekolah, orang tua siswa dan masyarakat dapat berpartisifasi dalam pembuatan berbagai keputusan. Dengan demikian masyarakat dapat lebih memahami,serta mengawasi dan membantu sekolah dalam pengelolaan termasuk kegiatan belajar mengajar.

            Dalam memajukan sekolah masyarakat sebanyak mungkin  diikut sertakan dalam hal merencanakan program, mengambil keputusan, meningkatkan mutu pelayanan, mengembangkan sekolah, akuntabel (bisa dipertanggung jawabkan).      

Kegiatan yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan dapat dopertanggung  jawabkan baik ke pemerintah maupun masyarakat

Read More

Manajemen Berbasis Sekolah

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) merupakan paradikma baru pendidikan, yang memberikan otonomi luas pada tingkat sekolah (pelibatan masyarakat) dalam kerangka kebijakan pendidikan nasional. Otonomi diberikan agar sekolah leluasa mengelola sumber daya dan sumber dana dengan mengalokasikannya sesuai dengan prioritas kebutuhan, serta lebih tanggap terhadap kebutuhan setempat (Mulyasa, 2009)

           

MBS merupakan salah satu wujud dari reformasi pendidikan, yang menawarkan kepada sekolah untuk menyediakan pendidikan yang lebih baik dan memadai bagi para peserta didik.otonomi dalam manajemen merupakan potensi bagi sekolah untuk menigkatkan kinerja para staf, menawarkan partisipasi langsung kelompok-kelompok yang terkait, dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pendidikan. Sejalan dengan jiwa dan semangat desentralisasi serta otonomi dalam bidang pendidikan, kewenangan sekolah juga berperan dalam menampung consensus umum yang meyakini.

Manajemen berbasis sekolah juga perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan minat perserta didik, guru-guru, serta kebutuhan masyarakat setempat. Untuk itu perlu perlu dipahami fungsi-fungsi pokok manajemen yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pembinaan.          

4. Tujuan Manajemen Berbasis Sekolah

            “Manajemen berbasis sekolah (MBS) merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai keunggulan masyarakat bangsa dalam penguasaan ilmu dan teknologi, yang dinyatakan dalam GBHN. Hal tersebut diharapkan dapat dijadikan landasan dalam pengembangan pendidikan di Indonesia yang berkualitas dan berkelanjutan, baik secara makro, meso, maupun mikro” (Mulyasa, 2009:25).

            MBS, yang ditandai dengan otonomi sekolah dan pelibatan masyarakat merupakan respons pemerintah terhadap gejala-gejala yang muncul di masyarakat, bertujuan untuk meningkatkan efesiensi, mutu, dan pemerataan pendidikan. Peningkatan efesiensi, antara lain diperoleh melalui keleluasaan mengelola sumberdaya partisipasi masyarakat dan penyederhanaan birokrasi. Sementara peningkatan mutu dapat diperoleh, melalui partisipasi orang tua terhadap sekola, fleksibilitas pengelolaan sekolah dan kelas, peningkatan profesionalisme guru dan kepala sekolah, berlakunya system insentif serta disinsetif. Peningkatan pemerataan antara lain diperoleh melalui peningkatan partisipasi masyarakat yang memungkinkan pemerintah lebih berkonsentrasi pada kelompok tertentu. Hal ini dimungkinkan karena pada sebagian masyarakat tumbuh rasa kepemilikan yang tinggi terhadap sekolah.

Read More

Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah pada Sekolah Dasar di Wilayah Kerja Dinas Pendidikan Cabang

A.  Latar belakang masalah

Pendidikan merupakan bagian penting dari proses pembangunan nasional yang ikut menentukan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Pendidikan juga merupakan investasi dalam pengembangan sumber daya manusia, dimana peningkatan kecakapan dan kemampuan diyakini sebagai faktor pendukung upaya manusia dalam mengarungi kehidupan yang penuh ketidakpastian. Dalam kerangka inilah pendidikan diperlukan dan dipandang sebagai kebutuhan dasar bagi masyarakat yang ingin maju.

Dalam Undang-Undang nomor 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS), dinyatakan bahwa tiga tantangan besar dalam bidang pendidikan di Indonesia, yaitu (1) mempertahankan hasil-hasil pembangunan pendidikan yang dicapai; (2) mempersiapkan sumber daya manusia yang kompeten  dan mampu bersaing dalam pasar kerja global; dan (3) sejalan dengan diberlakukannya otonomi daerah system pendidikan nasional dituntut untuk melakukan perubahan dan penyesuaian sehingga dapat diwujudkan proses pendidikan yang lebih demokratis, memerhatikan keberagaman, memerhatikan kebutuhan dan peserta didik, serta mendorong peningkatan partisipasi masyarakat (Hasbullah, 2007).

Dalam konteks  pelaksanaan otonomi daerah ditegaskan bahwa sistem pendidikan nasional yang bersifat sentralistis selama ini kurang mendorong terjadinya demokratisasi dan desentralisasi penyelenggaraan pendidikan. Dalam pasal 1 ayat (7) UU nomor 32 tahun 2004 (Hasbullah, 2007:9) disebutkan bahwa desentralisasi diartikan sebagai penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan megurus urusan pemerintahan dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia.

Meskipun desentralisasasi pendidikan merupakan sebuah keharusan, namun dalam realitasnya,  pelaksanaan desentralisasi pendidikan terkesan satu tindakan yang agak tergesa-gesa dan tidak siap. Hal ini bisa dilihat dari belum memadainya sumber daya manusia (SDM) daerah, sarana dan prasarana yang kurang memadai, manajemen pendidikan yang belum optimal.

Dalam upaya memaksimalisasikan penyelenggaraan pendidikan tersebut, maka perlu dikembangkan konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), yang berupaya meningkatkan peran sekolah dan masyarakat sekitar (stakeholder) dalam penyelenggaraan pendidikan sehingga penyelenggaraan pendidikan menjadi lebih baik dan mutu lulusan semakin bisa ditingkatkan. MBS memberikan kebebasan dan kekuasaan yang besar pada sekolah, disertai seperangkat tanggung jawab

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai keunggulan masyarakat bangsa dalam pengusaan ilmu dan tehnologi, yang ditunjukan dengan pernyataan politik dalam Garis Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Hal tersebut diharapkan dapat dijadikan dalam pengembangan pendidikan  di Indonesia yang berkualitas dan berkelanjutan.     

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 yang mengharuskan semua sekolah  melaksanakan MBS (Manajemen Berbasis Sekolah) dalam pengelolaannya manajemen pendidikan. MBS adalah bentuk pengelolaan sekolah yang diberikan kewenangan lebih besar kepada sekolah untuk merencanakan,melaksankan,dan menilai program sekolah.Kewenangan tersebut anatara lain (1) menentukan program sekolah (2) merencanakan bagaimana sekolah memeperoleh dana serta bagai mana  pengggunaannya, (3) mengatur jadwal belajar (4) menentukan jumlah  siswa baru yang diterima di awal tahun (5) menentukan jumlah tenaga guru yang diperlukan.

Depdiknas (2001) ”Sekolah yang melaksanakan Manajemen Berbasis Sekolah adalah partisifasi warga sekolah dan masyarakat merupakan bagian kehidupan, hal ini dilandasi oleh keyakinan bahwa makin tinggi tingkat partisifasi, makin besar pula rasa memiliki, makin besar rasa memiliki, makin besar pula rasa tanggung jawab, dan makin besar pula tingkat dedikasi”.

Dari kutipan diatas dapat menunjukan bahwa transparan, partisipatif dan akuntabel cukup menentukan untuk  peningkatan mutu pendidikan. Sekolah yang melaksanakan MBS, kepala sekolah memilki peran yang kuat dalam mengkoordinasi, menggerakkan, dan menyerasikan semua sumber daya pendidikan yang tersedia. Kepala sekolah merupakan salah satu faktor yang dapat mendorong sekolah untuk dapat mewujutkan Visi, Misi tujuan dan sasaran sekolahnya melalui program-program yang dilaksanakan secara terencana dan bertahap.

Keterbukaan kepala sekolah melibatkan semua warga sekolah (stakeholder) dalam merumuskan Visi, Misi serta tujuan, penyusunan  program kerja sekolah,  penyusunan RAPBS melibatkan  agar warga sekolah mengetahui jumlah dana  masuk dana keluar, sehingga tidak timbul polemik baik dipihak guru atau masyarakat  terhadap kepala sekolah.

Segi pembelajaran sekolah yang melaksanakan MBS memilki efektifitas Proses Belajar Mengajar (PBM) yang tinggi yaitu menekankan pada Pembelajaraan peserta didik. PBM  bukan sekedar penekanan pengusaan pengetahuan tentang apa yang diajarkan, akan tetapi lebih menekankan pada internalisasi tentang apa yang diajarkan sehingga tertanam dan berfungsi sebagai muatan nurani dan dihayati serta dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari oleh peserta didik.

Read More

korelasi Aktivitas Siswa Membaca Buku Perpustakaan Terhadap Prestasi Belajar Mata Pelajaran IPA Biologi Kelas VIII di SMP Negeri

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan suatu negara sangat tergantung kepada rakyatnya yang berilmu pengetahuan, berfikir positif, rajin dan berdaya saing. Ilmu pengetahuan dapat diperoleh melalui aktifitas membaca. Di Negara-negara maju, masyarakat telah sadar dengan sendirinya akan pentingnya budaya membaca buku untuk mendapatkan informasi. Walaupun informasi melalui internet sangat mudah, namun demikian baik perpustakaan maupun took-toko buku banyak pengunjungnya.

Sekarang harus diakui bahwa nimat membaca yang diwujudkan dengan aktivitas membaca buku dikalangan siswa umumnya masih rendah. Alas an klasik yang sering mengemuka adalah bahwa membaca belum membudaya dikalangan masyarakat. Khususnya pelajar, sebagian besar pelajar mengganggap aktivitas membaca adalah merupakan aktifitas yang membosankan atau membuat jemu dan lelah.

Pada tahun 2000, Organisasi International Education Achievement (IEA) menempatkan kemampuan membaca siswa SD Indonesia diurutan ke 38 dan 39. Indonesia merupakan Negara terendah diantara Negara-negara ASEAN. Dengan kondisi seperti itu, maka tidak heran bila kualitas pendidikan di Indonesia juga buruk. Dalam hal pendidikan, survey The Political and Economic Risc Country (PERC), sebuah lembaga konsultan di Singapura, pada akhir 2001, menempatkan Indonesia diurutan ke-12 dari 13 negara di Asia yang diteliti (Sugiarto, 2006).

Menghadapi abad ke-21 yang merupakan abad tehnologi dan informasi, siswa dituntut untuk memiliki wawasan dan pengetahuan yang luas, sikap kritis serta kesiapan untuk bersaing secara kompetitis dalam berbagai aspek kehidupan.

Budaya aktivitas membaca yang tinggi merupakan cerminan kemajuan suatu bangsa. Bangsa atau masyarakat yang maju akan selalu menempatkan kebiasaan membaca sebagai salah satu kebiasaan hidupnya sehingga tercipta masyarakat yang senang membaca (reading society). Masyarakat yang suka membaca pada dasarnya adalah masyarakat yang belajar (learning society). Dalam masyarakat yang membaca dan belajar, buku-buku dan bahan bacaan lainnya mempunyai kedudukan yang sangat penting. Untuk mencapai maksud tersebut maka perlu dilakukan berbagai upaya terus menerus memberikan pemahaman dan apresiasi kepada siswa akan pentingnya peningkatan aktivitas dan kegemaran membaca bagi siswa terhadap prestasi siswa akan pentingnya peningkatan aktivitas dan kegemaran membaca bagi siswa terhadap prestasi siswa akan pentingnya peningkatan aktifitas dan kegemaran membaca bagi siswa terhadap prestasi belajarnya di sekolah.

Keberhasilan siswa dalam belajar sangat ditentukan oleh kecakapan membaca. Berbagai penelitian melaporkan bahwa ketidak cakapan dalam membaca menjadi penyebab utama kegagalan anak dalam sekolah. Hal ini disebabkan oleh karena setiap mata pelajaran di sekolah memprasyaratkan anak untuk mempelajari dan memahami materi setiap mata pelajaran tersebut. Pemahaman terhadap materi pelajaran hanya dapat dilakukan jika anak memiliki kemampuan dan keefektifan membaca yang baik.

Seorang siswa yang memliki kegemaran mambaca akan tampak lebih dewasa dari pada teman sebayanya. Siswa tersebut akan lebih desawa dalam bergaul dan berfikir. Dia akan tumbuh menjadi pribadi yang utuh karena menjadi lebih tahan menghadapi berbagai tantangan. Hal ini terjadi karena daya kritis, kepekaan ilmiah dan kepekaan sosial siswa akan berkembang sesuai dengan potensinya sebagai konsekwensi logis dari besarnya wawasan yang di timba dari kegiatan membaca.

Aktifitas membaca bisa dilakukan kapan saja dan dimana saja secara rutin. Melalui kegiatan membaca membuat orang menjadi cerdas seseorang dapat menambah informasi dan memperluas ilmu pengetahuan. Dengan membaca membuat orang menjadi cerdas, kritis dan mempunya daya analisa tinggi. Melalui kegiatan membaca juga selalu tersedia waktu untuk merenung, berfikir dan mengembangkan kreatifitas berfikir.

Upaya meningkatkan aktifitas membaca siswa sangat erat kaitannya dengan keberadaan perpustakaan di sekolah. Perhatian terhadap keberadaan perpustakaan sekolah sering terabaikan. Padahal, keberadaan perpustakaan sekolah dalam mendorong timbulnya minat dan kegemaran membaca sangat strategis.

Mengingat pentingnya peranan keaktifan membaca siswa, sudah selayaknya setiap siswa untuk membudayakan gemar membaca. Harapannya dengan banyak membaca buku pelajaran serta buku-buku lainnya yang masih berkaitan dengan pelajaran, prestasi belajar yang akan dicapai siswa tersebut akan lebih baik. Sebagai konsekwensi keaktifannya membaca, siswa dapat memenuhi kebutuhan bahan bacaan diperpustakaan sekolah maupun perpustakaan di tempat-tempat lainnya.

Read More

Hubungan Antara Aktifitas Membaca, Perpustakaan dan Prestasi Siswa

Buku adalah guru yang paling baik karena buku tidak pernah jemu menggurui kita. Ia dengan sabar membimbing dan melayani pembacanya dengan baik yang berkecepatan lambat maupun super cerdas. Ia bisa menghampiri kita kapan pun, tidak tergantung tenpat, waktu dan yang pasti menjadikan orang lebih bijaksana. Dan membaca merupakan suatu hal yang sangat urgensi dalam memajukan setiap pribadi manusia. Karena hakikat membaca adalah perubahan mental. Jika tidak ada perubahan, baik cara pandang, sikap, ataupun perilaku, maka seseorang belumlah dapat dikatakan membaca (Bafadal 1996: 94)

Membaca merupakan kunci keberhasilan masyarakat dalam menguasai imu pengetahuan dan tehnologi, minat baca akan tumbuh dan berkembang melalui kebiasaan membaca yang terbentuk dalam lingkungan sekolah maupun dalam lingkungan masyarakat dan keluarga.

Sering menjadi masalah, mengapa ketika membaca buku-buku ilmiah rasa bosan cepat datang dan tidak demikianlahnya ketika kita membaca buku fiksi. Karena membaca buku cerita tingkat ingin tahu dan rasa penasaran akan jalannya cerita buku ibu lebih tinggi ketimbang membaca buku ilmiah. Inilah membuat kita mampu bertahan menahan kantuk ketimbang membaca buku pelajaran. Namun minat dan objek bacaan tentu saja akan selalu berubah dengan perkembangan usia. Pada orang dewasa tingkat ingin tahu yang timbul juga semakin tinggi, maka bahan  bacaannya juga akan tinggi sesuai dengan minatnya (Wiranto dkk,1997: 151).

Membangun kebiasaan membaca bukanlah sebuah pekerjaan yang mudah, tidak hanya cukup dengan membeli buku dan membuat perpustakaan, akan tetapi bukan juga sebuah pekerjaan yang teralalu sulit untuk dilakukan. Pada zaman informasi seperti yang tengah terjadi sekarang ini, menemukan sumber informasi bukanlah pekerjaan yang sulit, akan tetapi ironisnya minat baca masyarakat tetap saja rendah. Hal ini menunjukkan bahwa rendahnya minat baca bukan hanya diakibatkan oleh ketiadaan sumber informasi semata, akan tetapi merupakan kondisi psikologis atau mentalitas seseorang. Untuk itu membangun kebiasaan membaca harus dimulai dari membangun kepribadian individu, dan apabila ingin membangun masyarakat membaca, harus melakukan sebuah upaya yang massif dan simultan dalam membangun kepribadian atau budaya masyarakat menjadi masyarakat yang gemar membaca. Sesungguhnya minat baca dapat diciptakan sebelum perpustakaan itu ada (Wiranto dkk,1997: 172).

Read More